Izin Usaha |
---|
Jenis Izin | Bidang Usaha/Sub Bidang Usaha/Klasifikasi/Sub Klasifikasi | SIUP | Non kecil yang masih berlaku KBLI 812 Aktivitas Kebersihan KBLI 813 Aktivitas Jasa Perawatan dan Pemeliharaan Taman. | Surat Izin Operasional perusahaan Penyedia jasa PekerjaBuruh | Sesuai dengan ketentuan dalam peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 |
|
Memiliki TDP atau NIB
|
Memiliki NPWP
|
Telah Memenuhi kewajiban perpajakan tahun pajak terakhir (SPT Tahunan) 2018
|
Mempunyai atau menguasai tempat usaha/kantor dengan alamat yang benar, tetap dan jelas berupa milik sendiri atau sewa
|
Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan: a) Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya (akta perubahan bisa berlaku seluruhnya). b) Surat Kuasa (apabila dikuasakan). c) Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap (apabila dikuasakan). d) KTP.
|
Surat Pernyataan: a) Yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan. b) Yang bersangkutan berikut Pengurus Badan Usaha tidak sedang dikenakan sanksi Daftar Hitam. c) Yang bertindak untuk dan atas nama Badan Usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana. d) pimpinan dan pengurus Badan Usaha bukan sebagai pegawai K/L/PD atau pimpinan dan pengurus Badan Usaha sebagai pegawai K/L/PD yang sedang mengambil cuti diluar tanggungan Negara. e) Pernyataan lain yang menjadi syarat kualifikasi yang tercantum dalam Dokumen Kualifikasi. f) Pernyataan bahwa data kualifikasi yang diisikan dan dokumen penawaran yang disampaikan benar, dan jika dikemudian hari ditemukan bahwa data/dokumen yang disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan maka Direktur Utama/Pimpinan Perusahaan/Pimpinan Koperasi, atau Kepala Cabang, dari seluruh anggota Kemitraan bersedia dikenakan sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
|
Tidak masuk dalam Daftar Hitam
|
Dalam hal Peserta akan melakukan konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain harus mempunyai perjanjian konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain
|
Memiliki ISO 9001
|
Memiliki OHSAS 18001 atau ISO 45001
|
Memiliki ISO 14001
|
Memiliki sertifikat keanggotaan BPJS Ketenagakerjaan
|
Memiliki sertifikat keanggotaan BPJS Kesehatan
|
Surat Pernyataan Kesanggupan membayar upah gaji sesuai UMK tahun 2020
|
Surat Pernyataan Kesanggupan membayar upah gaji sesuai dengan gaji yang ditawarkan dalam daftar kuantitas dan harga penawaran
|
Surat Pernyataan Kesanggupan membayar Tunjangan Hari Raya THR dengan besaran 1 bulan upah gaji dan dibayarkan sekaligus paling lambat H-7 Hari Raya Idul Fitri
|
Surat Pernyataan Kesanggupan pembayaran upah gaji dan THR kepada pekerja melalui transfer ke rekening pekerja yang bersangkutan dan
|
Surat Pernyataan Kesanggupan membayar biaya BPJS ketenagakerjaan dan Kesehatan sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku
|